Partai Buruh Tegaskan Penolakan Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat

Jakarta, 4 Januari 2026 - Partai Buruh menegaskan sikap politiknya menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dan tetap mendukung mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa pemilihan langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat serta bagian dari amanat Reformasi yang harus dijaga.

Menurut Said Iqbal, mekanisme pemilihan langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan calon pemimpin daerah berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan integritas. Rakyat juga dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan kanal informasi publik lainnya.

“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” tegasnya.

Pilkada Melalui DPRD Dinilai Berpotensi Transaksional

Said Iqbal menilai bahwa jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, mekanisme Pilkada langsung lahir dari perjuangan panjang rakyat, mahasiswa, dan kaum buruh pada era Reformasi.

“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” tambahnya.

Biaya Pilkada Tinggi Disebabkan Politik Uang, Bukan Mekanisme Pemilu

Menjawab anggapan bahwa Pilkada langsung berbiaya mahal, Said Iqbal menegaskan bahwa sumber pemborosan bukan pada sistem pemilihan langsung, melainkan praktik politik uang.

Sebagai solusi, Partai Buruh mengusulkan penguatan regulasi pemilu, terutama dalam aspek transparansi hasil suara.

Partai Buruh mendorong agar setelah penghitungan suara di TPS, daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi diberikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Hal ini dinilai akan mempersempit ruang manipulasi suara.

“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” jelas Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Jaga Demokrasi dan Semangat Reformasi

Partai Buruh menegaskan kembali bahwa Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi, kedaulatan rakyat, serta nilai-nilai Reformasi.