FARKES Bersama KSPI Perkuat Agenda Transisi Berkeadilan Lewat Diskusi Bersama ICEL

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan pentingnya memastikan bahwa proses transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada perlindungan terhadap kaum buruh yang berpotensi terdampak oleh perubahan tersebut.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat agenda just transition (transisi yang adil), KSPI melakukan kunjungan ke Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada Jumat, 31 Oktober 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai kebijakan, tantangan, serta peluang kolaborasi lintas sektor.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan KSPI untuk memastikan bahwa kebijakan transisi energi dan pembangunan hijau benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja. Sebagai organisasi yang mewakili suara buruh dari berbagai sektor industri, KSPI menilai bahwa transisi energi harus memperhatikan aspek sosial—terutama perlindungan bagi pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan, memerlukan peningkatan keterampilan, atau menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat transformasi industri.

Dalam diskusi tersebut, KSPI menyoroti pentingnya kerangka hukum dan tata kelola transisi energi yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ditekankan pula perlunya mekanisme partisipasi publik yang menjamin suara buruh didengar sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan. Perhatian khusus juga diberikan pada perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak, seperti program pelatihan ulang, jaminan sosial, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau.

Sementara itu, ICEL, yang terlibat dalam kelompok kerja Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia, berbagi pengalaman mengenai peran masyarakat sipil dalam mendorong prinsip keadilan sosial dalam kebijakan transisi energi. Melalui diskusi ini, KSPI berharap dapat memperkuat kapasitas organisasi buruh dalam memahami dinamika kebijakan transisi energi serta memperluas jaringan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lingkungan dan kebijakan publik.

Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono, menegaskan bahwa pekerja tidak boleh dikesampingkan dalam proses transisi ini.

“Buruh harus menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan agar just transition benar-benar terwujud. Transisi yang adil berarti memastikan tidak ada satu pun pekerja yang ditinggalkan dalam proses menuju ekonomi hijau,” tegasnya.

Sementara itu, Bung Sukma, perwakilan dari sektor Rumah Sakit DPP FARKES KSPI yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyoroti pentingnya perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai bagian dari proses transisi.

“Sektor kesehatan tidak boleh luput dari perhatian dalam transisi energi. Pekerja rumah sakit memiliki peran vital dan harus dijamin kesejahteraannya seiring perubahan industri dan teknologi,” ujarnya.

Pertemuan ini menandai langkah penting menuju sinergi antara gerakan buruh dan organisasi lingkungan dalam memperjuangkan model pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada manusia. KSPI berkomitmen untuk terus mendorong agar kebijakan transisi energi di Indonesia menempatkan keadilan sosial dan perlindungan buruh sebagai pilar utama menuju masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan.